Tunda Tender Proyek Fisik Berskala Besar, Khairul Umam akan Panggil Plh Bupati Bengkalis

Tunda Tender Proyek Fisik Berskala Besar, Khairul Umam akan Panggil Plh Bupati Bengkalis
H Khairul Umam Ketua DPRD kabupaten Bengkalis

BENGKALIS – DPRD akan memanggil Plh Bupati Bengkalis H Bustami HY yang juga ketua tim TAPD untuk dimintai penjelasan terkait dilanjutkannya proses tender proyek-proyek berskala besar. Pemanggilan itu dilakukan karena Pemkab telah melanggar kesepakatan yang sebelumnya telah telah dilakukan antara Banggar dengan TAPD.

 “Kita sudah minta ke Sekretariat untuk mengundang rapat Plh Bupati Bengkalis.  Rencananya kalau tida ada perubahan Selasa besok (1/9/2020),” ujar Ketua DPRD  Bengkalis, H Khairul Umam kepada wartawan, Minggu malam (30/8/2020).

Dikatakan,  saat ini sedang berlangsung proses tender proyek-proyek berskala besar. Padahal sesuai dengan kesepakatan beberapa waktu lalu antara Banggar dan TAPD, pasca kemungkinan berkurangnya pendapatan serta tindak lanjut dari SKB 2 Menteri, proses tender untuk proyek berskala besar ditunda.
 “Saya  tegaskan bukan dibatalkan, tapi ditunda. Artinya masih memungkinkan untuk dilaksanakan kalau setelah  APBDP disahkan, masih ada dana untuk kegiatan yang ditender tersebut,” ujar  Khairul Umam.

Dikhuatirkan, sambung Khairul Umam lagi, proses tender tersebut akan berdampak kepada tidak cukupnya  keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pembayaran gaji tenaga honor termasuk honor guru-guru madrasah, kemudian operasional kantor seperti listrik telepon dan air, kekurangan pembayaran Jamkesmasda  dan BPJS serta kebutuhan dasar lainnya.
 “Atas dasar itulah kita kemarin pimpinan DPRD bersama fraksi dan komisi menggelar rapat dan meminta kepada Plh Bupati Bengkalis untuk menunda proses pelaksanaan tender kegiatan-kegiatan dimaksud sampai disahkannya perubahan APBD tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Apalagi sambung Khairul Umam, kalau diperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilelang tersebut sebagian bersar berasal dari satu instansi yaitu PUPR. Sementara instansi lainnya taat dengan hasil kesepakatan. “Sementara kita tahu, di instansi lainnya juga ada kegiatan-kegiatan yang urgen. Kalau tender kegiatan PUPR ini tetap dilanjutkan berarti muncul ketidakadilan antar instansi,” ujar Khairul Umam seraya menegaskan tidak ada tendensi politik dan dari dewan pun tidak berniat menghalangi pembangunan tetapi semata-mata untuk APBD yang sehat, keungan yang sehat supaya tidak terjadi permasalahan kedepannya. (yulistar)