Bawaslu Rohil Laksanakan Bimtek Kode Etik

Bawaslu Rohil Laksanakan Bimtek Kode Etik

ROKAN HILIR- Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kode Etik Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan di Gedung Serbaguna Misran Rais,Jalan Gedung Nasional Bagansiapiapi, Minggu (11/10/2020). Kegiatan ini dilaksanakan guna melakukan pengawasan secara maksimal dan profesional agar setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 berlangsung sesuai aturan dan regulasi yang ditetapkan.

Bimtek dengan tema potensi pelanggaran administrasi, pidana dan etik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Rokan Hilir tahun 2020 ini dihadiri oleh anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm. Bimtek ini juga dihadiri oleh Neil Antariksa (TPD unsur Bawaslu Provinsi Riau), Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan panwascam se-Kabupaten Rokan Hilir

Dalam sambutannya, Dr.Alfitra Salamm mengingatkan kepada seluruh petugas Bawaslu  Rokan Hilir untuk selalu waspada dengan politik uang (money politic) jelang hari pencoblosan pilkada serentak lanjutan pada 9 Desember 2020 mendatang. 

Dijelaskannya bahwa jelang hari pencoblosan, para pasangan calon, partai politik dan tim sukses diprediksi bergerilya menawarkan sejumlah uang kepada pemilih atau dikenal dengan nama serangan fajar.

"Pada detik-detik terakhir kampanye nanti, akan banyak pasangan calon menggunakan metode uang untuk menarik masyarakat. Sebab tidak ada lagi kumpul-kumpul tidak ada dangdutan atau kampanye akbar,"tutur Alfitra.

Dia menambahkan seluruh pasangan calon akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara, termasuk menawarkan uang kepada pemilih yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Untuk mengantisipasi dan menghadapi politik uang, Alfitra Salamm meminta jajaran pengawas pemilu untuk bekerja keras dalam mencari bukti. Pasalnya, regulasi Bawaslu untuk memproses laporan atau temuan politik uang dinilai masih sangat lemah yakni hanya melakukan pemanggilan.

"Bawaslu hanya memanggil, bukan memanggil paksa kepada calon yang melakukan pelanggaran politik uang ini. Oleh sebab itu, Bawaslu harus melakukan kajian secara serius, proses verifikasi secara formal atau menjemput bola.  Ekstra kerja keras dalam mencari bukti,"katanya.

Tak hanya itu, lanjut Alfitra berpesan agar pengawas pemilu cerdas dengan memahami undang-undang kepemiluan dan peraturan lain dibawahnya yang terkait dengan pengawasan.

"Pilkada di masa pandemi ini tantangan untuk semua pihak, terutama para pasangan calon. Bisa jadi akan banyak terjadi pelanggaran terutama di akhir masa atau tahapan kampanye,"pungkas Alfitra.(***/rls/andy).