2021 Rohil Terapkan Perda Penangkaran Burung Walet dan Perda Pengelolaan Sampah

2021 Rohil Terapkan Perda Penangkaran Burung Walet dan  Perda Pengelolaan Sampah

ROKAN HILIR- Setelah disahkannya Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penangkaran burung walet oleh DPRD Rohil maka tahun 2020 ini melaksanakan sosialisasinya  selanjutnya pada tahun 2021 akan diterapkan perda tersebut. Begitu juga Peraturan daerah No.6/2017 tentang pengelolaan sampah, Peraturan bupati No.58/2019 tentang pembatasan pemakaian kantong plastik dan peraturan bupati No.59/2019 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Demikian hal ini dijelaskan oleh Kadis Lingkungan Hidup Rokan Hilir Suwandi,S.Sos ketika ditemui di hutan kota jalan kecamatan komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Selasa (03/11/2020).

Untuk menerapkan perda no 7 tahun 2019 tentang penangkaran burung walet ini Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

"Semua penangkaran burung walet wajib memiliki perijinan termasuk ijin lingkungan,"tutur Kadis Lingkungan Hidup Rohil Suwandi,S.Sos didampingi Kabid pengelolaan sampah, limbah B3 dan kapasitas H.Abdul Rauf,SH dan kasi pengelolaan sampah dan retribusi Iswadi,S.Sos.

Dimana dalam perda tersebut telah diatur batas maksimal suara kaset 55 db. Oleh sebab itu kadis Lingkungan hidup berharap semua warga yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet taat terhadap perda nomor 7 tahun 2019 yang telah disahkan oleh DPRD Rohil.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 Pemegang izin Penangkaran sarang burung walet diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. 

Penyelenggaraan Penangkaran sarang burung walet dapat dikenakan pajak daerah berupa pajak burung walet. Melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bangunan tempat penangkaran sarang burung walet. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan disekitar tempat usaha penangkaran sarang burung walet. Melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Penangkaran sarang burung walet. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan /pekerja, menyediakan alat pemadam kebakaran api dan obat-obatan (P3K).

Sedangkan larangan bagi pemegang izin Penangkaran sarang burung walet tidak boleh atau dilarang membunyikan suara kaset/compact dics (CD) suara burung walet melebihi 55 desibel (DB) dan dilarang membunyikan suara kaset /compact dics (CD) suara burung walet pada siang hari dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 wib. Kemudian dilarang menyimpan barang yang membahayakan keselamatan masyarakat yang berada disekitar lokasi atau tempat penangkaran sarang burung walet. Begitu juga dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan, melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kadis Lingkungan Hidup Suwandi menjelaskan bilamana  pemegang izin Penangkaran sarang burung walet melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perda no.7 Tahun 2019 ini maka Bupati dapat membatalkan atau mencabut izin apabila pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan.

Lebih lanjut dijelaskan Kadis LH Rohil ini, Pemegang izin Penangkaran sarang burung walet juga dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dalam perizinan, melakukan peluasan areal lokasi tanpa persetujuan bupati, tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan. Kemudian dalam melakukan kegiatan telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat ,merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup, tidak melakukan usaha selama satu tahun setelah surat izin diterbitkan, melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.

Disebut dalam Perda Penangkaran sarang burung walet ini, Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan penangkaran sarang burung walet. Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penangkaran sarang burung walet.

"Kita sering menerima laporan dari masyarakat, masyarakat mengeluh dengan suara kaset burung walet yang ada khususnya di pusat kota Bagansiapiapi. Selama ini kita hanya melakukan sosialisasi tapi karena banyaknya aduan masyarakat awal tahun depan kita akan melakukan pengawasan secara tegas, "jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Rohil Acil Rustianto MSi menyampaikan bahwa pihaknya  membuka selebar-selebarnya pelayanan perizinan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet.

" Kami DPMPTSP siap membantu untuk memberikan pelayanan izin penangkaran sarang burung walet ini. Pelayanan perizinan gratis tidak dipungut biaya asal memenuhi syarat,"tandas Acil singkat. (***/andy)